Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Puluhan kepala desa (kades) kocar-kacir saat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) KotaSemarang menggerebek mereka di sebuah hotel bintang lima di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).
Kejadian itu berlangsung pada Rabu (23/10). Bawaslu menemukan kejadian itu setelah mendapatkan laporan dari warga soal kegiatan kumpul kades se-Jateng itu.
Bawaslu menduga kegiatan itu merupakan mobilisasi kades untuk mendukung salah satu pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pilgub Jawa Tengah 2024.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Berikut sejumlah fakta dari penggerebekan kegiatan kumpul kades se-Jateng itu yang telah CNNIndonesia.com rangkum dari pemberitaan dua hari terakhir:
90 orang kades kocar-kacir
Pada Rabu (23/10), Bawaslu Semarang menerjunkan 11 orang yang memeriksa laporan warga. Setibanya di sebuah hotel mewah, para personel Bawaslu terkendala masuk ruangan.
Mereka baru bisa masuk saat ada seorang kades yang baru datang. Saat masuk, mereka menemukan puluhan kades di dalam ruangan.
Atas kedatangan kami, diperkirakan ada sekitar 90 kades yang semula memenuhi tempat duduk langsung membubarkan diri dan meninggalkan lokasi pertemuan, ungkap Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman dilansir Antara, Jumat (25/10).
Satu perintah
Bawaslu Semarang mengungkap para kades itu tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Para kades mengusung slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.
Menurut Arief, kades-kades itu bukan hanya berasal dari Semarang. Kumpulan itu juga bukan hanya kades, melainkan juga sekretaris desa.
“Kabupaten yang terkonfirmasi, antara lain Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, Sragen, Kebumen, Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan Semarang,” kata Arief.
Terancam penjara
Bawaslu Semarang memproses temuan itu dengan laporan ke Bawaslu Jateng. Arief menyampaikan undang-undang tegas melarang kades dan para abdi negara lainnya ikut dalam pemenangan salah satu calon.
Arief mengatakan larangan tersebut diatur dalam pasal 71 ayat 1 UU Pilkada. Selain itu, pasal 188 UU Pilkada juga mengatur pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6.000.000,00 bagi aparat negara yang memihak.
Dua kali aksi kumpul kades diduga terkait pilkada
Bawaslu Semarang sudah dua kali menemukan dugaan pengerahan kades untuk pemenangan salah satu calon di Pilgub Jateng.
Pekan lalu, tepatnya 17 Oktober 2024, ada pertemuan yang berlangsung di wilayah Semarang Barat dengan peserta kurang lebih 200 kades se-Kabupaten Kendal.
PDIP ingatkan Bawaslu dugaan mobilisasi kepala desa
Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengaku sebagai salah satu pihak yang sempat melaporkan adanya dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung suatu kandidat tertentu di Pilkada Jawa Tengah 2024.
Ronny pun menyambut baik tindakan positif Bawaslu yang melakukan penggrebekan terhadap dugaan upaya mobilisasi kades tersebut. Ia berharap upaya ini dapat membawa Pilgub Jawa Tengah bisa berjalan dengan prinsip jujur dan adil.
(dhf/anak)