Jakarta, CNN Indonesia —
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan Deputi Pencegahan dan Pengawasan KPK Pahala Nainggolan pada Senin (28/10), terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Pada hari Senin (28/10) pukul 09.00 WIB telah diagendakan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap dua orang pegawai KPK RI di ruang riksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai satu, di mana salah satu adalah Pahala Nainggolan, kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/10).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Ade Safri menjelaskan pihak-pihak yang telah diklarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sampai dengan Kamis (24/10) berjumlah 27 orang.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan selama 10 jam pada Selasa (15/10).
“Lebih kurang terkait dengan kronologis pertemuan saya dengan Eko Darmanto, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Saya bilang, saya tidak kenal, sebelum yang bersangkutan datang ke KPK,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya.
Alex juga menjelaskan penyelidik menanyakan alasan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
Jadi sebetulnya diketahui pertemuan saya dengan Eko itu oleh pimpinan KPK yang lain, bukan hanya pimpinan pejabat struktural pun tahu kegiatan itu, katanya.
Sementara itu KPK menegaskan tidak akan mengintervensi penyelidikan Polda Metro Jaya terhadap Wakil Ketua Komisi KPK Alexander Marwata terkait pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Tentu saja KPK tidak mengintervensi proses penyelidikan yang berlangsung di Polda Metro Jaya, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).
Tessa juga menegaskan bahwa KPK selalu kooperatif dengan sesama aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
(Antara/fra)