Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat menetapkan penetapan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.
Ia mengatakan pernyataan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang mengatakan kursi untuk Muzani sebagai 'tukar guling' kursi menteri Golkar itu tak elok. Hal itu bisa mengusik pemerintah.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas perselisihan yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota yang disepakati,” kata Viktor dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).
Viktor menjelaskan pemilihan Ahmad Muzani berdasarkan musyawarah mufakat. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 19 Ayat (1) sampai (11) Peraturan MPR 1/2024.
“Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR, dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam sidang paripurna,” ucapnya.
Dia pun menegaskan partai-partai anggota yang didukung pemerintah seharusnya menjaga kekompakan demi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-GBran lima tahun ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Bahlil mengungkap cerita 'tukar guling' di balik delapan jatah kursi partainya dalam Kabinet Merah Putih yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bahlil, jumlah delapan kursi menteri bertambah, dari semula hanya lima untuk Golkar. Menurut dia, penambahan tiga kursi itu didapat setelah Golkar memberikan jatah kursi Ketua MPR ke Partai Gerindra sebagai pemenang Pilpres 2024.
“Waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan Pilpres, kami kan enggak bisa lawan presiden pak, kalau kami lawan presiden repot semua kan,” kata Bahlil dalam pidatonya di peringatan 60 tahun HUT Golkar, Senin (21/10).
(thr/tsa)