SERANG – Jajaran Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu berkomitmen penuh mewujudkan pemilu yang bersih, aman, damai, dan berkualitas. Penerapan dan penguatan kapasitas open government data (OGD) dipercaya merupakan langkah strategis yang berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada KPU sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Mohamad Ihsan dalam pembukaan workshop bertajuk “Strategi Penerapan Open Government Data untuk Pemilu Berkualitas” yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Rabu (10/09/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan KPU Banten. Kegiatan diikuti oleh para Komisioner dan tim Sekretariat KPU Banten serta para Ketua KPU Kabupaten/Kota dari seluruh delapan daerah di Banten.
“Kolaborasi dengan FIA UI menjadi langkah penting agar KPU Provinsi dan kabupaten/kota bisa memperkuat integritas data. Publik menaruh harapan besar pada KPU sehingga keterbukaan data harus diwujudkan secara nyata,” tegas Ihsan. “Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda yang baik untuk kita bisa membuka data seluas-luasnya kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya, semakin terbuka data ke publik, semakin terpercaya pula kinerja-kinerja kita sebagai penyelenggara pemilu,” pungkasnya.
Ketua KPU Republik Indonesia Mochamad Afifuddin dalam video sambutannya menyampaikan, KPU telah menginisiasi program OGD melalui platform Open Data KPU RI. Seluruh jajaran KPU senantiasa berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, termasuk dengan penyediaan data pemilu yang berkualitas. Afifuddin juga menyampaikan apresiasi kepada tim FIA UI atas kontribusi perihal pengukuran level kematangan (maturity level) open data. “Upaya kolaborasi antara perguruan tinggi dan KPU sangat berarti dalam menjawab tantangan keterbukaan data. Kami percaya bahwa kegiatan ini dapat memperkuat tata kelola data pemilu dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat,” kata Afifuddin.
Kepercayaan publik
Dalam paparannya, Sidik Pramono dari FIA UI menekankan bahwa keterbukaan data pemilu bukan hanya soal ketersediaan informasi, melainkan tentang kepercayaan publik. KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi pemilu tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU wajib menyampaikan seluruh informasi pemilu kepada masyarakat. “Open government data adalah fondasi penting bagi pemilu yang berkualitas. Jika publik dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan data dengan baik, maka transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu akan semakin kuat,” kata Sidik.
Dr. Nidaan Khafian, anggota tim pengabdian FIA UI, menjelaskan bahwa pengukuran Maturity Model Open Data Governement di KPU Banten, dapat menunjukkan di level mana implementasi terhadap Open Data sudah dilakukan. Imbasnya, nantinya akan bisa diidentifikasi area perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan level kematangan tersebut. “Artinya, masih ada banyak ruang perbaikan, khususnya di aspek regulasi, manajemen, keamanan, hingga partisipasi publik,” kata Nidaan.
Pada workshop ini juga diungkap sejumlah tantangan utama yang dihadapi KPU daerah, mulai dari pemeliharaan data pemilih, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), regulasi terkait Satu Data Indonesia dan implementasinya di tingkat daerah, hingga mekanisme pengawasan dana kampanye. Melalui diskusi kolaboratif, tim FIA UI mendorong KPU Provinsi Banten untuk meningkatkan tata kelola data pada aspek strategi, kepemimpinan, serta aksesibilitas publik.
Kegiatan ini juga mengungkapkan praktik baik dalam pengelolaan data pemilu di tingkat lokal yang diharapkan bisa direplikasi di daerah lain. Dengan pendekatan partisipatif, pembahasan dalam workshop diharapkan bisa menjadi embrio untuk menghasilkan peta jalan peningkatan kapasitas OGD, mulai dari penguatan regulasi internal, penyediaan portal data yang terintegrasi, hingga mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pemanfaatan data pemilu.
Melalui kegiatan ini, FIA UI menegaskan komitmennya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami percaya, pemilu yang berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa keterbukaan data yang kuat. Inilah kontribusi nyata FIA UI untuk demokrasi Indonesia,” pungkas Sidik.
Tim Redaksi
