Jakarta, CNN Indonesia —
Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM dua hari menjelang lengser dari kursi Presiden RI. PP itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024.
Jenis PNBP yang berlaku di Kemenkumham terdiri dari: a. pelayanan jasa hukum; B. penyelenggaraan pelatihan fungsional perancang peraturan-undangan; C. pelayanan keimigrasian; D. pelayanan kekayaan intelektual; e. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; F. denda administrasi; G. jasa layanan kesehatan; dan h. hasil kegiatan pelatihan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,” bunyi Pasal 1 ayat 2 PP 45/2024.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Disebutkan aturan itu berlaku 60 hari sejak diundangkan atau pada bulan 18 Desember 2024.
Berikut rincian biaya pembuatan paspor sebagaimana diatur dalam PP 45 nomor 2024.
– Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun dikenakan tarif Rp350.000
– Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp650.000
– Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun dikenakan tarif Rp650.000
– Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun dikenakan tarif Rp950.000
– Surat perjalanan laksana paspor untuk Warga Negara Indonesia dikenakan tarif Rp100.000
– Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dikenakan tarif Rp150.000
– Layanan perunggu paspor selesai pada hari yang sama dikenakan tarif Rp1.000.000
“Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara,” bunyi Pasal 9.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan,” sebagaimana bunyi Pasal 13 PP.
PP 45/2024 juga mengatur tarif atas visa, izin keimigrasian serta PNBP keimigrasian lainnya.
(ryn/tsa)