Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Kabinet Merah Putih yang 'gemuk' di bawah Presiden Prabu Subianto disebut-sebut menjadi tantangan sendiri untuk menjalankan program prioritas 'Quick Win' atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk tahun 2025.
Total anggaran untuk program Quick Win mencapai lebih dari Rp100 triliun. Salah satu program Quick Win adalah makan bergizi gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
Beberapa program lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan dukungan anggaran Rp3,2 triliun.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI
Lalu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran Rp1,8 triliun.
Kemudian diperluas sekolah yang mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK (mandi, cuci, kakus) sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp20 triliun.
Adapun Prabowo telah melantik 48 menteri untuk membantu pemerintahannya pada Senin (21/10).
Dalam daftar yang diumumkan, ia menambah jumlah kementerian koordinator dan memecah kementerian teknis. Jika dibandingkan dengan kabinet pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kabinet, kabinet Prabowo ini jelas jauh lebih gemuk.
Sibuk dengan administrasi internal
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio berpendapat alih-alih langsung bekerja, kementerian baru akan disibukkan salah satunya dengan urusan administrasi internal. Ia menjelaskan selain soal nomenklatur, pecahnya kementerian akan berkaitan dengan anggaran.
“Pengalaman saya, memisah atau pertemuan rapat, itu upaya sangat besar. Ubah nomenklatur bersama MenPAN RB, setelah selesai, harus ajukan anggaran ke Kemenkeu, harus bicara dengan DPR,” kata Agus saat dihubungi, Senin (21/10) malam.
Agus juga menyoroti soal aset hingga pejabat di kementerian-kementerian baru. Menurutnya, kementerian-kementerian ini baru bisa menjalankan program setelah menyelesaikan urusan internal.
“Pengalaman saya menggabungkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 3 tahun baru bisa jalan programnya. Enggak mudah,” katanya.
Kabinet gemuk perpanjang birokrasi
Pengamat politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan untuk mencapai target kerja dalam 100 hari pemerintahan, dibutuhkan kecepatan dan efisiensi kerja menteri.
Namun menurutnya, kerja cepat bisa terkendala dengan kabinet gemuk yang memperpanjang alur birokrasi.
“Kabinet gemuk semakin memperpanjang birokrasi, untuk mencapai target 100 hari diperlukan kecepatan dan efisiensi, perlunya koordinasi antar menteri terkait, tentu akan menjamin kabinet Prabowo untuk mewujudkan target 100 hari,” katanya.
Ia menyoroti salah satunya soal program makan bergizi gratis. Menurutnya, untuk melaksanakan program itu, Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah akan perlu berkoordinasi dengan dinas-dinas di daerah.
Di sisi lain, ia mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih sibuk berbenah usai menjadi kementerian sendiri. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah bagian dari Kemendikbduristek.
“Itu mungkin memerlukan koordinasi antara Kementerian dengan dinas-dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Sementara mereka sendiri masih berbenah, dengan situasi seperti itu, tentu tidak mudah koordinasi,” ujarnya.
Dana triliunan jangan bocor
Sementara itu, Pengamat politik Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai tidak digantikannya Menteri Kesehatan di era pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo membuat beberapa program quick win bisa langsung dieksekusi.
Budi Gunadi Sadikin diketahui tetap ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Kesehatan di pemerintahannya.
“Makan bergizi gratis ini kan pangan, memperbaiki sekolah, MCK, rumah sakit dan seterusnya, saya melihat eksekusinya kan di Kementerian Dasar dan Menengah dan Kemenkes. Kemenkes kan tidak ada perubahan, harusnya tinggal jalan,” kata Agung.
Secara umum, Agung mengatakan program quick win Prabowo rasional untuk dikerjakan. Ia memberi catatan soal target program dan pengawasan anggaran agar tidak bocor.
“Sasarannya kemana saja? Anggarannya 71 triliun itu, targetnya, itu perlu disampaikan ke publik, biar publik bisa mengkontrol. Soal transparansi, jangan bocor, anggaran kita kan seringkali bocor, jadi perlu pengawasan legislatif, DPR,” katanya.
(yoa/DAL)