Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Maman Abdurrahman komposisi memuji Kabinet Merah Putih Prabu Subianto yang berisi banyak kader partai politik.
Kader Partai Golkar ini menilai komposisi tersebut dengan baik karena diyakini akan memudahkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari parlemen dalam membuat kebijakan.
Berdasarkan anggota kabinet yang dilantik pada Senin (21/10), 23 dari 48 menteri berasal dari partai politik. Kemudian, 18 dan 56 wakil menteri berasal dari parpol. Sehingga, 41 dari 104 anggota Kabinet Merah Putih saat ini kader partai.
“Jadi penguasaan parlemen dalam konteks membangun politik, politik anggaran, legislasi itu juga dibutuhkan,” kata Maman dalam CNNIndonesia Political Show, Senin (21/10) malam.
Bahkan nanti jajaran kabinetnya lebih banyak kader partai lebih banyak ketua umum partai itu justru bagus dalam rangka membangun konsolidasi dan komunikasi politik antara eksekutif dan parlemen, ucapnya.
Dari 104 menteri dan wakil menteri, Partai Greindra mendapat jatah 11 kursi, seperti Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Menteri Luar Negeri (Sugiono), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), dan Menteri Kebudayana (Fadli Zon).
Begitu pula dengan Partai Golkar yang memiliki 11 kursi, sekaligus porsi menteri terbanyak yakni delapan kursi, seperti Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), serta Menperin (Agus Gumiwang).
Maman menjelaskan dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa hanya dilakukan dengan pandangan eksekutif, tanpa melihat pandangan legislatif.
Terlebih lagi, kata dia, konstelasi politik di Indonesia antara eksekutif dan legislatif menjadi dua lembaga yang saling bergantung dan terkait.
“Karena kita harus melihat dari perspektif legislasi juga yang harus dibangun konsolidasi dan komunikasi politik di sana,” tutur dia.
Oleh karena itu, Maman berharap Pemerintahan Prabowo dapat berjalan secara sinergis dengan DPR.
“Pak Prabowo Ketua Umum Partai dan beberapa jajaran kabinetnya serta ketua umum partai. Proses konsolidasi politik antara eksekutif dan legislatif bisa terbangun linier dan optimal,” tutur dia.
(mab/chri)